Pemkab Bandung tengah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga Bojongsoang sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi banjir. Hal ini ditanggapi beragam oleh warga dan kalangan akademisi. 

Reporter: Hanania Khairunnisa Najla

Penulis:  Muhammad Arya Sakti Wiranata

sEntra — Setiap musim hujan tiba beberapa lokasi terjadi Banjir Bandung Selatan, warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sudah hafal betul apa yang akan terjadi: air akan naik, masuk ke rumah, dan memaksa mereka menunggu hingga debit sungai kembali surut. 

Bagi sebagian warga, banjir ini bukan lagi bencana yang mengejutkan, melainkan rutinitas tahunan yang mereka jalani puluhan tahun lamanya. 

Siti, warga yang telah tinggal di Bojongsoang hampir tiga dekade, masih ingat betul banjir terparah yang pernah ia alami.

“Barang-barang kan hampir semua rusak, rumah karena kebanjiran, dan pokoknya sedih wae gitu kehilangan,” tuturnya pada 13 Juli 2026, Bojongsoang, mengenang ketinggian air yang pernah mencapai leher orang dewasa.

Skala persoalan ini bukan sekadar kesan subjektif warga. Kajian berjudul “Identifikasi Kerentanan Bencana Banjir di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung” yang diterbitkan dalam Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning pada 2024, mencatat sekitar 10.203 jiwa penduduk berada pada kategori terpapar dengan tingkat kerentanan sosial sedang. Kajian tersebut juga memperkirakan kerugian fisik mencapai sekitar Rp48,8 triliun dan kerugian ekonomi sekitar Rp1,09 miliar. 

Banjir Bandung Air Kiriman dari Hulu

Hampir semua narasumber yang ditemui sepakat pada satu hal: banjir di Bojongsoang bukan semata soal hujan lokal. Sujadi, Ketua RT 1 RW 21 Baleendah yang sudah dua dekade tinggal di kawasan itu, menjelaskan bahwa wilayahnya kerap terendam meski tak turun hujan sama sekali. 

“Air kiriman,” katanya, merujuk pada aliran dari Kota Bandung, Majalaya, hingga Rancaekek yang bermuara ke daerahnya. Menurutnya, kontur tanah yang relatif rendah membuat kawasan tersebut menjadi titik kumpul air dari berbagai penjuru.

Penjelasan warga ini sejalan dengan pemaparan seorang dosen Institut Teknologi Bandung dan peneliti geosains Heri Andreas.  Ia menerangkan bahwa banjir di Bojongsoang tergolong jenis banjir fluvial, yakni banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Citarum. 

Ia memaparkan bahwa kawasan Bojongsoang dan Dayeuhkolot memiliki karakteristik cekungan akibat penurunan tanah, atau yang dikenal dengan istilah subsiden. Penurunan tanah ini, jelasnya, banyak dipicu oleh eksploitasi air tanah secara masif di kawasan padat penduduk dan sentra industri sekitar Dayeuhkolot, sehingga air dari luapan Citarum mencari titik-titik cekung tersebut untuk berkumpul.

Karakteristik cekungan ini juga tergambar dalam pemetaan kerawanan banjir di Kabupaten Bandung. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) pada 2024, mendapati bahwa meski sebagian besar wilayah kabupaten sekitar 64.277 hektare tergolong kategori kurang rawan, sejumlah kecamatan seperti Katapang, Margahayu, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang justru masuk kategori sangat rawan banjir. Hal ini menegaskan bahwa kawasan cekungan ini secara konsisten menjadi titik paling rentan di Bandung Raya. 

Heri Andreas juga menekankan bahwa sampah dan kondisi sungai yang mendangkal memperparah keadaan, meski melalui mekanisme yang berbeda dari faktor cekungan tanah. Menurutnya, tumpukan sampah di badan sungai mengurangi kapasitas daya tampung air, sementara berkurangnya wilayah resapan akibat alih fungsi lahan membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan (runoff) ketimbang terserap ke dalam tanah. 

Kombinasi dari faktor cekungan, kapasitas tampung yang berkurang, dan minimnya infiltrasi inilah yang menurutnya membuat banjir di Bojongsoang sulit surut dengan cepat.

“Yang diserap sedikit, yang dialirkan banyak, kemudian ketika ditampung, daya tampungnya kurang, berarti luber ke mana-mana. Nah, ketika ada yang luber itu, ada daerah yang cekungan akibat subsiden, ya akhirnya air mengalir ke situ,” jelas Heri Andreas. 

Penjelasan teknis ini menemukan gaungnya di lapangan. Nasmawati, warga yang kerap melintasi kawasan tersebut meski tak tinggal persis di titik banjir, menyoroti kondisi sungai yang menurutnya masih kotor oleh sampah. 

Senada, Joko, pedagang kaki lima yang telah delapan belas tahun berjualan di Bojongsoang, menyebut pendangkalan sungai dan sampah sebagai dua faktor utama yang ia amati sendiri dari kesehariannya berdagang di pinggir jalan.

Warga Terbelah Soal Relokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung, diberitakan oleh sejumlah media pada akhir Juni 2026, tengah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga Bojongsoang sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi banjir. Namun sikap warga terhadap rencana ini ternyata tidak seragam.

Siti mengaku dapat menerima opsi relokasi, dengan syarat lokasi baru tidak terlalu jauh dari Bojongsoang. Alasannya sederhana namun mendasar: akses ke fasilitas kesehatan tempat orang tuanya berobat. “Kalau jauh-jauh nanti gimana gitu sama perjalanannya,” ujarnya.

Nasmawati pun mengaku setuju dengan relokasi, Ia mempertanyakan skema pembiayaan bila warga harus membeli tempat tinggal baru, dan menyebut kondisi tersebut akan lebih memberatkan warga yang tinggal persis di bantaran sungai.

Danau Penampungan: Dukungan dengan Catatan

Selain relokasi, pemerintah juga berencana membangun danau penampungan air di Bojongsoang sebagai upaya mitigasi banjir. Rencana ini secara umum mendapat sambutan positif dari warga yang ditemui tim liputan.

Siti dan Nasmawati sama-sama menyatakan dukungan, dengan catatan pembangunannya benar-benar efektif mengatasi persoalan banjir, bukan sekadar proyek formalitas.

“Kalau asal-asalan danau aja, danau terbikin tapi banjirnya tidak tertolong,” ujar Nasmawati mengingatkan.

Catatan ini selaras dengan temuan Heri Andreas yang mengungkapkan bahwa efektivitas infrastruktur mitigasi struktural di Jawa Barat selama ini belum sepenuhnya diukur secara matematis melalui apa yang disebutnya “performa desain”. 

Ia mencontohkan Terowongan Nanjung yang menelan biaya ratusan miliar rupiah, namun setelah dihitung, kontribusinya terhadap pengurangan banjir hanya sekitar sepuluh persen atau setara penurunan muka air sekitar empat sentimeter saja. Menurutnya, banyak proyek mitigasi di Indonesia dibangun tanpa simulasi dan perhitungan performa yang matang.

 “Di luar negeri itu mereka sudah mengarah ke solusi mitigasi struktural, solusi engineering. Contohnya di Jepang, dibuat water cathedral — retensi air di bawah tanah. Sungainya dilebarkan, diperbesar, retensinya banyak, tapi biayanya juga besar,” jelas Heri Andreas,

merujuk pada ruang tampungan air bawah tanah raksasa yang dibangun di Jepang tersebut. 

Harapan yang Sama: Kerja Nyata, Bukan Sekadar Wacana

Harapan warga di wilayah banjir bermuara pada satu titik yang sama: tindakan nyata dan cepat dari pemerintah.

Siti mengatakan, pemerintah segera mengeruk saluran air dan memperbaiki drainase agar tidak lagi meluap ke permukiman. Joko, dengan caranya sendiri, mengusulkan perlunya pembagian tanggung jawab yang lebih spesifik antar-instansi pemerintah dalam menangani limbah rumah tangga dan industri. 

Sujadi, dari sisi kewilayahan Baleendah, menyadari bahwa menghilangkan banjir sepenuhnya di daerah yang secara topografis rendah adalah hal yang sulit dicapai, sehingga ia berharap pemerintah setidaknya menyediakan pompa penyedot air agar genangan lebih cepat surut.

Sementara itu, warga Lengkong menitipkan pesan yang mewakili sikap banyak warga lain: apa pun kebijakan yang diambil pemerintah — baik membangun danau, mengeruk sungai, maupun melebarkan badan sungai — warga pada dasarnya siap mendukung, asalkan kebijakan itu benar-benar membawa perbaikan nyata bagi kehidupan mereka.

Dari sisi akademik, Heri Andreas menegaskan bahwa penanganan banjir di Bojongsoang dan kawasan cekungan Bandung lainnya semestinya dimulai dari data yang solid pemetaan drainase yang jelas, perhitungan kapasitas tampung, hingga simulasi performa desain sebelum sebuah proyek mitigasi dibangun. Tanpa dasar perhitungan yang matang, ia mengingatkan, proyek mitigasi berisiko menghabiskan anggaran besar tanpa memberikan dampak signifikan. 

“Ratusan miliar baru kurang lebih 10 persen, berarti masih ada lebih dari 80 persennya. Kita harus melakukan mitigasi struktural yang lebih efektif,” ujarnya. 

Hingga liputan ini disusun, banjir masih menjadi bagian dari keseharian warga Bojongsoang setiap musim hujan tiba — sembari mereka menanti kejelasan arah kebijakan pemerintah, entah itu relokasi, danau penampungan, atau normalisasi sungai yang selama ini mereka nantikan.

Artikel ini disusun berdasarkan hasil wawancara langsung tim pers mahasiswa Universitas Widyatama dengan warga terdampak banjir di Bojongsoang dan Baleendah, Kabupaten Bandung, serta wawancara dengan akademisi/peneliti geosains terkait mitigasi banjir di kawasan Cekungan Bandung.

Liputan khusus tim pers mahasiswa Universitas Widyatama, berkolaborasi dengan LPM Jumpa Universitas Pasundan dan Bandung Bergerak